Satu lagi bentuk penindasan Di belahan dunia......

Hanya Satu Kata Untuk Penindasan... LAWAN!!!!

Apapun dan Bagaimanapun serta Siapapun terlepas dari masalah SARA ..bentuk Penindasan harus dihapuskan.

Berikut Ini kejadian Penindasan lain di muka bumi yang sedang Hangat..

Ini adalah berita yang dikutip dari antaranews.com 10 juli 2009

Berikut ini adalah kisahnya

Uighur, Lembar Hitam Dibalik Kisah Sukses China

Jumat, 10 Juli 2009 15:57 WIB | Artikel | Pumpunan | Dibaca 784 kali

(ANTARA/Lukisatrio)

Beijing (ANTARA News/Reuters) - Mayat korban kerusuhan bergelimpangan di jalanan wilayah yang penduduknya mayoritas dari minoritas Uighur, tentara dikerahkan, kerusuhan melanda kota dan Beijing pun menuding musuh-musuhnya yang berada di luar negeri berusaha memecah belah China.

Kurang dari 18 bulan lalu, saat kekerasan meletus di Tibet, respons China mudah ditebak, yaitu tindakan keras dan memperketat keamanan.

Namun menyusul ketidakpuasan yang muncul di Xinjiang yang kaya minyak itu, para analis percaya bakal ada perdebatan panjang dalam tubuh Partai Komunis untuk membahas kebijakan penanganan etnis minoritas mana yang dinilai keliru.

Kelompok konservatif yang dalam beberapa tahun belakangan berkuasa, memimpin pemberlakuan kontrol yang amat ketat terhadap kehidupan beragama dan penggunaan bahasa serta tanggapan keras terhadap kekerasan di Tibet yang meledak menjelang pelaksanaan Olimpiade Beijing 2008.

Tetapi dua ledakan kerusuhan maut yang terjadi dalam kurun setahun telah membuat publik mempertanyakan kekuasaan pemerintah yang menekan perlawanan sekecil apapun sejak Partai Komunis berkuasa pada 1949.

"Sejujurnya, menjelang ulang tahun ke-60 berdirinya Republik Rakyat China, China agak menutup mata dari masalah-masalah yang sedang dihadapinya itu," kata Dru Gladney, Presiden Pacific Basin Institute, Pomona College, California.

Berdekade-dekade lamanya Partai Komunis China melenggang diantara kebijakan garis keras yang menekan setiap bibit perpecahan dan melunturkan identitas etnis, dengan melakukan pendekatan lebih lembut dengan tujuan membuat etnis minoritas merasa nyaman dengan dua identitas, misalnya Cina Uighur atau Cina Tibet.

Mereka yang mendukung pendekatan yang lebih merangkul, mungkin akan menggunakan ledakan-ledakan kerusuhan rasial itu sebagai bukti bahwa Beijing tidak bisa menangani daerah-daerah pedalamannya yang luas hanya dengan kekerasan semata.





Masalahnya China telah membanjiri Xinjiang dan Tibet dengan investasi dan penggelaran tentara, sementara etnis mayoritas Han menilai pemerintah telah cukup bertindak dengan memberikan subsidi untuk pembangunan sekolah, klinik dan proyek infrastruktur lainnya.

"Di masa lalu, ada banyak kebijakan yang menguntungkan kaum minoritas, namun banyak suku minoritas itu yang tidak mampu memanfaatkan kebijakan-kebijakan itu," kata Bo Zhiyue, pakar politik China dari East Asian Institute, Singapura.

"Saya kira tidak ada masalah kebijakan yang fundamental, yang ada adalah soal fundamental berpemerintahan," tambahnya, yang pendapatnya sejalan dengan apa yang dirasakan elite China.

Tak Senang

Warga Uighur sendiri mengaku mereka tertinggal secara ekonomi dari etnis Han yang diuntungkan oleh kebijakan pemerintah. Mereka juga tidak senang karena tidak bebas beribadah dan tidak bersetuju dengan gelombang besar transmigran dari daerah-daerah China lainnya ke Xinjiang.

"Orang berharap kerusuhan di Xinjiang itu akan membuat para pengambil kebijakan China mengakui betapa dalam masalah yang dihadapi daerah tersebut dan betapa dirugikannya orang-orang Uighur itu," kata Gladney.

China mengesampingkan soal domestik ini dengan menuding separatis di pengasingan sebagai dalang kerusuhan, namun para pakar menilai kemajuan politik dan ekonomi China akan mengendalikan arus dukungan kemerdekaan di sejumlah wilayah.

Banyak kaum intelektual Uighur kini mengakui masa depan negerinya terletak pada otonomi penuh, bukan dengan memerdekakan diri.

"Jika Beijing memberi mereka otonomi yang pantas, menghentikan transmigrasi Han, dan memberikan hak berbahasa dan beribadat kepada warga setempat yang memang dijamin oleh konstitusi China, maka orang-orang Uighur akan merasa senang menjadi bagian China," kata Joanne Smith Finley pada Universitas Newcastle, Inggris.

Masalahnya, bagi Beijing, otonomi sejati bukan opsi yang benar karena itu akan menciptakan preseden bagi wilayah China lainnya untuk melepaskan diri dari kontrol pemerintah pusat.

Kebijakan Luar Negeri

Disamping menerbitkan pertanyaan seputar manajemen domestik di daerah-daerah minoritas, kekerasan yang terjadi di Xinjiang membuat provinsi ini mendapat perhatian dunia kendati itu tidak akan mengubah kebijakan luar negeri China.

Sampai detik ini, kawasan kaya minyak itu tidak terlalu dikhawatirkan oleh para diplomat China dibandingkan kepada Tibet, karena bangsa Uighur dan kegentingan di sana tidak cukup diperhatikan baik oleh Barat maupun dunia muslim.

"Bangsa Uighur tak dikenal dan mereka terasingkan dari dunia muslim, para pemimpin muslim Uighur tidak pernah bepergian ke mana-mana, tidak seperti ulama-ulama Indonesia misalnya," kata Jihad al-Khazen, kolomnis pada suratkabar al-Hayat.

Para pendukung luar negeri mereka kebanyakan dari orang-orang Uighur di pengasingan, sebaliknya orang-orang Tibet bertahun-tahun membangun citra perjuangannya di Eropa dan AS, termasuk di kalangan selebritis.

Kesalahan terbesar para pemimpin Uighur di pengasingan adalah mengklaim gambar protes di bagian lain wilayah China lainnya sebagai foto kerusuhan di Xinjiang dan ini makin mendorong pemerintah pusat untuk kian menyudutkan mereka bahwa mereka berbohong.

Sentimen nasionalis China mengenai kerusuhan di Tibet tahun lalu sendiri dibakar oleh persepsi bahwa asing hendak campur tangan pada urusan dalam negeri China.

Namun upaya bangsa Uighur dalam memperoleh dukungan internasional menghadapi kendala dari fakta bahwa setelah Serangan 11 September ke AS, China sukses mengkampanyekan kelompok separatis Uighur dalam dalam daftar teroris yang diincar AS.

"Mereka disangka dan dituduh menjadi tempat persinggahan terorisme 11 September. Sebelum Serangan 11 September ada banyak dukungan untuk Uighur baik dari Barat maupun Eropa, tetapi setelah peristiwa itu dukungan tersebut meredup," kata Gladney.

Peran global China dan penolakan umum China untuk mengomentari urusan dalam negeri negara lain, telah membuat para pemimpin negara berpenduduk mayoritas muslim tidak merespons Xinjiang karena mereka ingin mempertahankan investasi China.

Namun kendati negara-negara muslim umumnya jatuh bungkam di Xinjiang karena tak enak dengan China yang memang tak pernah ikut campur dalam masalah dalam negeri negara lain, Organisasi Konferensi Islam yang berbasis di Arab Saudi dan beranggotakan 57 negara muslim, menggutuk penggunaan kekerasan yang berlebihan terhadap warga sipil Uighur dan mendesak China untuk menginvestigasi kerusuhan itu. (*)

Gerakan politik mahasiswa

MAHASISWA, POLITIK dan WAKIL RAKYAT

Ditulis oleh nurulfathur di/pada Februari 22, 2008

Di negeri ini mahasiswa seolah telah menjadi sebuah kekuatan tersendiri. Perjalanan politik di negeri ini pun tidak bisa dilepaskan dari peran mahasiswa. Tentu kita masih ingat demonstrasi mahasiswa pada tahun 1998 yang akhirnya menggulingkan rezim Soeharto yang telah berkuasa selama lebih dari 32 tahun. Di luar itu, kalau kita melihat film Gie garapan sutradara muda Riri Riza itu pun mengangkat kisah mahasiswa yang aktivitasnya tidak jauh-jauh dari kehidupan politik negeri ini. Mulai dari mereka yang aktif di organisasi intra maupun ekstra kampus, yang berujung pada sebuah kekuatan dan mampu menggulingkan sebuah rezim.

Dari tahun ke tahun kehidupan politik di negeri ini juga terus berkembang dan regenerasi juga terus bergulir seiring perjalanan waktu. Entahlah disebut membaik atau malah memburuk kondisi politik negeri ini masing-masing orang pasti punya jawaban dan terserah mereka menafsirkan.

Dari sisi regenerasi misalnya, kita tidak mungkin menutup mata bahwa para politikus khususnya dilevel nasional itu sebagian BUESAR (hamper semua) dulunya adalah mahasiswa (emang ada ya yang dulunya nggak jadi mahasiswa? Tapi kayaknya ada dech, saya gak tahu pastinya), entah mereka dulu menjadi aktivis maupun tidak. Sampai-sampai dulu waktu saya masih SMK, saya pernah membaca sebuah tulisan yang kurang lebih berbunyi “mahsiswa-mahasiswa yang dulu sering demo itu kini telah jadi pejabat dan sekarang mereka juga telah didemo oleh para mahasiswa”. Diakui atau tidak setidaknya itu yang terjadi sekarang, merka yang sekarang berpolitik di parlemen atau yang sudah pensiun kan dulunya banyak yang jadi aktivis dan berdemo. Dan bahkan sangat mungkin tulisan diatas terus berulang.

Hal tersebut semakin mempertegas posisi mahasiswa di negeri ini. Karena kelak merekalah yang akan memimpin dan menentukan perjalanan negeri ini selanjutnya. Tapi kemudian prasangka buruk saya berkata “Apakah mahasiswa menjadikan dirinya aktivis yang ikut berdemo dan menghujat wakil rakyat untuk kemudian menjadi politikus dan duduk di Parlemen yang notabene bergaji besar dan bisa hidup layak ditengah kesusahan rakyat?” kalau memang itu yang terjadi tentu sungguh sangat ironis,”Jadi perjuangan mereka tidak ikhlas dong, dan tega sekali mereka membohongi rakyat. Padahal meka berjuang atas nama rakyat tapi ketika sudah jadi pejabat kok lupa sama rakyat.” Tapi prasangka baik saya tiba-tiba bilang “ Ah, itu hanya sebagian saja kok, masih banyak yang benar2 ikhlas berjuang untuk rakyat”

Semoga saja mahasiswa benar-benar berjuang untuk rakyat. Dan ketika mereka nanti menjadi wakil rakyat mereka tidak kehilangan idealismenya dan tidak pernah lupa bahwa mereka dulu ketika bejuang (demo atau apapun bentuknya) mengatasnamakan rakyat. Jangan sampai para pendemo itu mendapat “karma”, sehingga nantinya setelah dapat kedudukan mereka didemo dan dihujat seprti yang pernah mereka lakukan dulu.
Kalau sampai itu yang terjadi, lalu apa gunanya mahasiswa sebagai agent of change, social control, moral force dan iron stock.

Maaf meskipun saya seorang mahasiswa saya belum berani berteriak HIDUP MAHASISWA….!

Kritik dan saran, atau apa pun bentuknya selama tidak melanggar HAM dan tidak mengandung unsur SARA bisa di posting melalui blog ini atau ke nuyul_force@yahoo.com
Saya akan berterima kasih atas kritik maupun saran yang diberikan

Entri ini dituliskan pada Februari 22, 2008 pada 5:36 pm dan disimpan dalam opini. Anda bisa mengikuti setiap tanggapan atas artikel ini melalui RSS 2.0 pengumpan. Anda bisa tinggalkan tanggapan, atau lacak tautan dari situsmu sendiri.

gerakan Mahasiswa

Gerakan Mahasiswa: Tinjauan Teoritis

Januari 6, 2007 oleh Editor

Oleh Asep Setiawan

Pendahuluan

Gerakan mahasiswa telah menjadi fenomen penting dalam perubahan politik yang terjadi di Indonesia tahun 1998. Setelah 32 tahun pemerintahan dibawah kendali Presiden Soeharto, krisis ekonomi melanda Indonesia yang diakibatkan pengendalian sumber daya keuangan yang tidak proporsional. Bantuan luar negeri yang semula membantu proses pembangunan menjadi sandara utama dalam pembiyaan modernisasi.

Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat berpendidikan dan sehari-harinya bergelut dengan pencarian kebenaran dalam kampus melihat kenyataan yang berbeda dalam kehidupan nasionalnya. Kegelisahan kalangan mahasiswa ini kemudian teraktualisasikan dalam aksi-aksi protes yang kemudian mendorong perubahan yang reformatif dalam sistem politik di Indonesia.

Artikel ini berusaha menjelaskan gerakan mahasiswa dalam kerangka yang teoritis terutama menyangkut peran mahasiswa dalam reformasi politik sebuah negara seperti Indonesia. Artikel didahului dengan analisa tentang karakteristik mahasiswa yang dilanjutkan dengan peran mereka sebagai kekuatan moral dan kekuatan massa dalam reformasi politik

Karakteristik Mahasiswa

Edward Shill mengkategorikan mahasiswa sebagai lapisan intelektual yang memliki tanggung jawab sosial yang khas. Shill menyebukan ada lima fungsi kaum intelektual yakni mencipta dan menyebar kebudayaan tinggi, menyediakan bagan-bagan nasional dan antar bangsa, membina keberdayaan dan bersama, mempengaruhi perubahan sosial dan memainkan peran politik. Arbi Sanit memandang, mahasiswa cenderung terlibat dalam tiga fungsi terakhir. Sementara itu Samuel Huntington menyebutkan bahwa kaum intelektual di perkotaan merupakan bagian yang mendorong perubahan politik yang disebut reformasi.

Menurut Arbi Sanit ada empat faktor pendorong bagi peningkatan peranan mahasiswa dalam kehidupan politik.[1] Pertama, sebagai kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan terbaik, mahasiswa mempunyai horison yang luas diantara masyarakat. Kedua, sebagai kelompok masyarakat yang paling lama menduduki bangku sekolah, sampai di universitas mahasiswa telah mengalami proses sosialisasi politik yang terpanjang diantara angkatan muda. Ketiga, kehidupan kampus membentuk gaya hidup yang unik di kalangan mahasiswa. Di Universitas, mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah, suku, bahasa dan agama terjalin dalam kegiatan kampus sehari-hari. Keempat, mahasiswa sebagai kelompok yang akan memasuki lapisan atas dari susunan kekuasaan, struktur perekonomian dan prestise dalam masyarakat dengan sendirinya merupakan elit di dalam kalangan angkatan muda.

Sebagai Gerakan Moral

Gerakan mahasiswa merupakan bagian dari gerakan sosial yang didefinisikan Nan Lin (1992)[2] sebagai upaya kolektif untuk memajukan atau melawan perubahan dalam sebuah masyarakat atau kelompok. Rudolf Heberle (1968)[3] menyebutkan bahwa gerakan sosial merujuk pada berbagai ragam usaha kolektif untuk mengadakan perubahan tertentu pada lembaga-lembaga sosial atau menciptakan orde baru. Bahkan Eric Hoffer (1988) [4]menilai bahwa gerakan sosial bertujuan untuk mengadakan perubahan. Teori awal menyebutkan, sebuah gerakan muncul ketika masyarakat menghadapi hambatan struktural karena perubahan sosial yang cepat seperti disebutkan Smelser (1962). Teori kemacetan ini berpendapat bahwa “pengaturan lagi struktural dalam masyarakat seperti urbanisasi dan industrialisasi menyebabkan hilangnya kontrol sosial dan meningkatkan “gelombang menuju perilaku antisosial”. Kemacetan sistemik ini dikatakan menjadi penyebab meningkatnya aksi mogok, kekerasan kolektif dan gerakan sosial dan mahasiswa Pakar kontemporer tentang gerakan sosial mengkritik teori-teori kemacetan dengan alasan empirik dan teoritis.

Denny JA juga menyatakan adanya tiga kondisi lahirnya gerakan sosial seperti gerakan mahasiswa.[5] Pertama, gerakan sosial dilahirkan oleh kondisi yang memberikan kesempatan bagi gerakan itu. Pemerintahan yang moderat, misalnya memberikan kesempatan yang lebih besar bagi timbulnya gerakan sosial ketimbang pemerintahan yang sangat otoriter. Kedua, gerakan sosial timbul karena meluasnya ketidakpuasan atas situasi yang ada. Perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern, misalnya dapat mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang makin lebar untuk sementara antara yang kaya dan yang miskin. Perubahan ini dapat pula menyebabkan krisis identitas dan lunturnya nilai-nilai sosial yang selama ini diagungkan. Perubahan ini akan menimbulkan gejolak yang dirugikan dan kemudian meluasnya gerakan sosial.Ketiga, gerakan sosial semata-masa masalah kemampuan kepemimpinan dari tokoh penggerak. Adalah sang tokoh penggerak yang mampu memberikan inspirasi, membuat jaringan, membangun organisasi yang menyebabkan sekelompok orang termotivasi terlibat dalam gerakan.Gerakan mahasiswa mengaktualisikan potensinya melalui sikap-sikap dan pernyataan yang bersifat imbauan moral. Mereka mendorong perubahan dengan mengetengahkan isu-isu moral sesuai sifatnya yang bersifat ideal. Ciri khas gerakan mahasiswa ini adalah mengaktualisasikan nilai-nilai ideal mereka karena ketidakpuasan terhadap lingkungan sekitarnya.

Gerakan moral ini diakui pula oleh Arief Budiman yang menilai sebenarnya sikap moral mahasiswa lahir dari karakteristiknya mereka sendiri. Mahasiswa, tulis Arief Budiman, sering menenkankan peranannya sebagai “kekuatan moral” dan bukannya “kekuatan politik”.[6] Aksi protes yang dialncarkan mahassiwa berupa demonstrasi di jalan dinilai juga sebagai sebuah kekuatan moral karena mahasiswa bertindak tidak seperti organisasi sosial politik yang memiliki kepentingan praktis. Arief Budiman juga menambahkan, konsep gerakan moral bagi gerakan mahasiswa pada dasarnya adalah sebuah konsep yang menganggap gerakan mahasiswa hanyalah merupakan kekuatan pendobrak, ketika terjadi kemacetan dalam sistem politik.[7]Setelah pendobrakan dillakukan maka adalah tugas kekuatan-kekuatan politik yang ada dalam hal ini partai-partai atau organisasi politik yang lebih mapan yang melakukan pembenahan. Sependapat dengan Arief Budiman, Arbi Sanit menyatakan komitmen mahasiswa yang masih murni terhadap moral berdasarkan pergulatan keseharian mereka dalam mencari dan menemukan kebenaran lewat ilmu pengetahuan yang digeluti adalah sadar politik mahasiswa. Karena itu politik mahasiswa digolongkan sebagai kekuatan moral.[8] Kemurnian sikap dan tingkahlaku ,mahassiwa menyebabkan mereka dikategorikan sebagai kekuatan moral, yang dengan sendirinya memerankan politik moral.

Gerakan Massa

Namun seperti halnya gerakan sosial umumnya senantiasa melibatkan pengorganisasian. Melalui organisasi inilah gerakan mahasiswa melakukan pula aksi massa, demonstrasi dan sejumlah aksi lainnya untuk mendorong kepentingannya. Dengan kata lain gerakan massa turun ke jalan atau aksi pendudukan gedung-gedung publik merupakan salah satu jalan untuk mendorong tuntutan mereka. Dalam mewujudkan fungsi sebagai kaum intelektual itu mahasiswa memainkan peran sosial mulai dari pemikir, pemimpin dan pelaksana.[9] Sebagai pemikir mahasiswa mencoba menyusun dan menawarkan gagasan tentang arah dan pengembangan masyarakat. Peran kepemimpinan dilakukan dengan aktivitas dalam mendorong dan menggerakan masyarakat. Sedangkan keterlibatan mereka dalam aksi sosial, budaya dan politik di sepanjang sejarah merupakan perwujudan dari peran pelaksanaan tersebut. Upaya mahasiswa membangun organiasai sebagai alat bagi pelaksanaan fungsi intelektual dan peran tidak lepas dari kekhawasannya. Motif mahasiswa membangun organisasi adalah untuk membangun dan memperlihatkan identitas mereka didalam merealisasikan peran-peran dalam masyarakatnya. Bahkan mereka membangun organisasi karena yakin akan kemampuan lembaga masyarakat tersebut sebagai alat perjuangan. Bentuk-bentuk gerakan mahasiswa mulai dari aktivias intelektual yang kritis melalui seminar, diskusi dan penelitian merupakan bentuk aktualisasi .Selain kegiatan ilmiah, gerakan mahasiswa juga menyuarakan sikap moralnya dalam bentuk petisi, pernyataan dan suara protes. Bentuk-bentuk konservatif ini kemudian berkembang menjadi radikalisme yang dimulai dari aksi demonstrasi di dalam kampus. Secara perlahan karena perkembangan di lapangan dan keberanian mahasiswa maka aksi protes dilanjutkan dengan turun ke jalan-jalan.

Bentuk lain dari aktualisasi peran gerakan mahasiswa ini dilakukan dengan menurunkan massa mahasiwa dalam jumlah besar dan serentak. Kemudian mahasiswa ini mendorong desakan reformasi politiknya melakukan pendudukan atas bangunan pemerintah dan menyerukan pemboikotan. Untuk mencapai cita-cita moral politik mahasiwa ini maka muncul berbagai bentuk aksi seperti umumnya terjadi dalam, gerakan sosial.

Arbi Sanit menyatakan, demonstrasi yang dilakukan mahasiswa fungsinya sebagai penguat tuntutan bukan sebagai kekuatan pendobrak penguasa. Strategi demonstrasi diluar kampuan merupakan bagian dari upaya membangkitkan semangat massa mahasiswa.

Peran mahasiswa sebagai gerakan moral dan gerakan massa untuk mendorong reformasi politik adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai kaum intelektual. Berbeda dengan gerakan revolusi, gerakan reformasi seperti dikatakan,Nanlin, berbeda dengan gerakan revolusi yang mengejar perubahan struktural yang fundamental. Gerakan reformasi berusaha memodifikasi hubungan struktural tanpa mengancam eksistensi insitusi. Menurut Arbi ada dua tahap dalam reformasi politik. Pertama, tahap transisi yang merupakan proses peralihan dari proses krisis politik ke proses normal kehidupan politik. [10] Di tahap transisi, pemicu proses reformasi akan mengawalti aktualisasinya. Ada lima kemungkinan peristiwa politik yang berpotensi menjadi pemicu yang akan mengawali berlangsungnya proses reformasi politik yaitu kudeta, kesadaran penguasa, tekanan publik opini kepada penguasa, presiden meninggal dan people’s power yang aktif dan kuat.

Tahap kedua, reformasi normal dimana reformasi dilakukan dalam kerangka sistem politik yang ada. Reformasi normal ini dilakukan melalui reformasi suprastruktur dan infrastruktur.

Arbi Santi menyebutkan, reformasi politik mahasiwa terfokus kepada suksesi kepemimpinan, penegakan pemerintahan yang kuat-efektif sehingga produktif, penegakan pemerintahan yang bersih, penetapan kebijakan puiblik yang adil dan tepat dan demokratisasi politik. Arbi menyajikan sebuah analisa sistematik mengenai peran strategis pembaharuan mahasiwa Asia dalam dekade 1990-an.

Struktur Perubahan	Proses Pembaharuan
	1.Posisi Sosial Mahasiswa-Kekuatan Pembaharu -Kekuatan profesional 2. Kondisi Masyarakat-Stabil/Mapan-Krisis/Cenderung krisis 3. Obyek Pembaharuan Mahasiswa:- Konsepsi kehidupan- Struktur-kultur Proses- Kebijaksanaan		Myanmar, Korsel, Indonesia, Cina Myanmar, Indonesia Myanmar, Ind onesiaKorea Selatan	Thailand, Malaysia, Filipina

Penutup

Gerakan mahasiswa sebagai bagian gerakan sosial menghendaki perubahan sosial melalui sebuah reformasi. Langkah reformasi mahasiswa dilakukan dengan melakukan gerakan moral yang merupakan identitas paling kental dengan mahasiswa yang memiliki posisi pendidikan paling lama. Sedangkan gerakan massa yang dilakukan dengan aksi turun kejalan secara terus menerus merupakanm bagian dari cara memperkuat tuntutan moralnya untuk terjadinya refomrasi politik.

---

[1] Arbi Sanit, Sistim Politik Indonesia,
Jakarta, Penerbit CV Rajawali, 1981, hal.107-110.

[2] Nan Lin, Social Movement dalam Encyclopedia of Sociology.
New York: MacMillan Publishing Company, 1992, hal. 1880.

[3] Dikutip Asep Setiawan dalam Diktat Gerakan Sosial.
Jakarta: Jurusan Ilmu Politik, FISIP UMJ, 1998, hal.10.

[4] ibid

[5] Denny JA, Menjelaskan Gerakan Mahasiswa, Harian Kompas, 25 April 1998.

[6] Arief Budiman, Peranana ahassiwa sebagai Inteligensia dalam Cendekiawan dan Politik diedit Waitamo Soekito,
Jakarta, LP3ES, 1984, hal.160.

[7] Arief Budiman, Catatan Kritis Mencoba Memahami Si Bintang Lapangan 1998, dalam Arbi Sanit, Pergolakan Melawan Kekuasaan, hal. xvi.

[8] Arbi Sanit, Reformasi Politik,
Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998, hal.267.

[9] Arbi Sanit, Pergolakan Melawan Kekuasaan,
Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999,

[10] Arbi Sanit, Reformasi Politik, ibid, hal, 129.